
KILAS DJAKARTA – Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo memastikan pihaknya akan turun tangan menindaklanjuti keluhan pengusaha terkait organisasi masyarakat (ormas) yang memaksa pengusaha meminta Tunjangan Hari Raya (THR).
Dedi juga mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu jika ada keluhan maupun laporan. “Nanti saya akan cek dahulu, kalau memang itu terbukti, ada bentuk pelanggarannya, tentu dari kepolisian akan mengambil langkah-langkah penindakan,” tegas Dedi di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, masyarakat bisa segera menghubungi hotline Polri jik,a menemukan praktik pemaksaan THR. “Nanti silakan kemudian nomor 110 dihubungi, hotline 110 dihubungi dan disampaikan. Secara prinsip itu bagian daripada kemurahan hati, kalau kemudian ada yang mau membantu,” kata Johnny kepada awak media.
Johnny pun menjelaskan, setelah menerima laporan, kepolisian akan melakukan langkah preemtif, seperti memberikan imbauan kepada pihak yang meminta THR agar tidak mengulangi perbuatannya.
“Nanti kemudian beberapa kegiatan yang bentuknya mulai dari pre-emptive, artinya kita mengimbau kalau ada yang kemudian tadi entah bersurat dan sebagainya dan itu mengganggu dirasakan, kita mengimbau untuk ya mbok ya ojo lah, jangan, gitu ya,” paparnya.
Namun, kata Johnny, jika praktik tersebut dinilai sudah terstruktur dan sangat meresahkan, bahkan mengarah pada dugaan pemerasan, pihaknya tidak menutup kemungkinan mengambil langkah penegakan hukum.
“Kalau kemudian itu sudah terstruktur dan itu meresahkan sekali, ya tidak tertutup kemungkinan opsi untuk terkait dengan penegakan hukum akan kita lakukan. Tapi itu terakhir lah. Jadi itu terkait dengan kalau ada permintaan kontribusi terkait dengan perayaan Idul Fitri ini. Saya pikir itu. Pergunakan layanan 110 jangan lupa,” pungkasnya.